Sweeping Software oleh Aliansi Pencipta Software

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kutipan Undang-undang RI no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 2 ayat 1.

Software atau perangkat lunak merupakan salah satu obyek dari Undang-undang ini, karena software merupakan salah satu bentuk hasil ciptaan seseorang atau sekelompok individu. Software lah yang kerap menjadi sasaran dugaan delik, karena sosftware telah digunakan dalam hampir setiap roda bisnis dan pebisnis kerap tidak dipersenjatai dengan pengetahuan mengenai peraturannya.

Pencipta software merupakan pihak yang telah banyak memberikan sumbangsih pada umat ini sedemikian rupa sehingga banyak bagian dari kehidupan kita dibantu dipercepat atau dipermudah. Hal-hal yang secara normatif berwujud rangkaian alur bisnis proses yang rumit, akibat penggunaan software, kemudian dapat dipangkas di beberapa tempat sehingga bisnis dapat menjadi lebih untung karenanya.

Untuk melindungi life-sustainability-nya, mereka berinisiatif membentuk aliansi-aliansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil karya mereka tidak digunakan secara ilegal alias musti bayar sebelum menggunakan. Diharapkan bersama, bahwa aliansi ini dapat menjadi unsur penyemangat kreativitas para pencipta softare.

Namun demikian, sebagaimana hukum alam kehidupan ini, tidak serta merta semua pengguna software bertanggung jawab atas software yang telah digunakannya. Meski telah memberikan sumbangan keuntungan bagi bisnisnya, demi meraup keuntungan lebih, beberapa oknum pebisnis tega mendzalimi para pencipta software dengan mencurinya.

Disinilah salah satu tugas aliansi, menyapu bersih para oknum pengguna software ilegal di berbagai tempat. Beberapa terlihat terbukti ampuh menekan pertumbuhan sporadis penggunaan haram ini. Sampai terkadang pebisnis pemula seperti pemilik warnet dengan hanya 2-3 komputer yang tidak mengetahui aturan hukum penggunaannya, pun turut menjadi sasaran pembersihan.

Situasi aktivitas bersih-bersih ini, barangkali karena batas waktu pencapaian yang ditargetkan, memaksa beberapa elemen aliansi untuk bergerak amat cepat dan terkesan terburu-buru. Semisal kejadian awal bulan ini, dimana sebuah sebuah institusi aliansi yang bergerilya di daerah cikarang, setelah diteliti lebih cermat, beberapa petugas yang seharusnya bisa menjadi pelindung hukum, ternyata tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

Sebagaimana dituturkan oleh pihak legal perusahaan di salah satu perusahaan yang menjadi target bersih-bersih, bahwa petugas tidak bisa menjelaskan, mengapa dasar dari aktivitas ini adalah delik aduan, dimana mereka menunjukkan bahwa aktivitas ini berdasarkan aduan dari masyarakat sekitar lokasi. Menurut pihak legal tersebut, bahwa delik itu ada 2 macam yakni delik biasa dan delik aduan. Semisal jika seorang petugas berwenang sedang tidak bertugas dan mendapati kejadian perampokan, maka petugas tersebut berwenang untuk bertinda tanpa memerlukan dasar aduan, inilah yang disebut delik biasa. Kegiatan sweeping ini seharusnya merupakan bentuk delik biasa.

Oleh karenanya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pihak-pihak aliansi yang telah bekerja keras menegakkan hak cipta, rasanya kita patut memberikan masukan, agar para petugas yang menjadi ujung tombak pelaksanaan sweeping, dibekali dengan pengetahuan terkait yang memadai. Dan, mari kita bersama-sama menggunakan software yang halal, karena bagaimanapun kita akan bertemu dengan hari akhir dimana kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita perbuat. (September 2012)

Leave a Reply