Potensi Risiko Publikasi Hotspot Internet

Hotspot merupakan salah satu media yang cenderung dicari oleh pengguna internet untuk mengakses berbagai situs yang diperlukannya. Menjamurnya media jejaring sosial menjadi salah satu alasan banyak orang untuk selalu terhubung dengan jaringan internet. Pertumbuhan bisnis internet provider menjadi salah satu akibat dari maraknya penggunaan jejaring sosial ini.

Dalam kondisi normal, pengguna jejaring sosial telah merasa mewajibkan dirinya untuk selalu berlangganan pada layanan akses internet yang disediakan oleh berbagai provider. Telkomsel, Indosat, XL, dan lain lain menjawab tuntutan kebutuhan tersebut dengan berbagai strategi pasar hingga termasuk perang tarif.Namun demikian, pada kondisi dimana pengguna sedang bepergian ke suatu lokasi dimana provider internet kesayangannya sedang tidak dapat diakses karena keterbatasan pancaran sinyal, atau karena provider sedang mengalami gangguan, atau pengguna sedang mengalami masa-masa tanggal tua dan tidak memperpanjang langganan akses internetnya, apa yang dilakukannya?

Akses Internet Menjadi Kebutuhan Primer
Sejak jejaring sosial menjadi pengisi waktu-waktu luang dalam hidup dari sebagian besar dari kita, maka dengan segala cara pengguna akan mencari cara untuk mendapatkan akses internet, meski aksesnya sedang mengalami gangguan. Salah satu yang paling mungkin adalah dengan mencari-cari hotspot gratis sebagai alternatif. “Welcome to Starbuck, Free Hotspot Inside,” “J-Co, Free Hotspot,” dan masih banyak yang lain dengan tulisan Free Hotspot yang kontras.

Potensi Risiko Free Hotspot Ilegal
Kesempatan dalam kesempitan, begitu pepatah mereka yang ingin berbuat merugikan orang lain dengan memanfaatkan situasi menjamurnya hotspot gratis. Dengan berbekal investasi 200 ribu-an seperti yang di tawarkan di http://tokomodem.com/products/55/0/Jual-3G-Router-Murah/, oknum dapat memasang hotspot sendiri di sekitar Free Hostpot legal dengan nama yang menarik perhatian, misalnya Starbuck2 Free Hotspot disekitar Starbuck Free yang asli.

Apa yang dikatakan pengguna hotspot tersebut? “Terima kasih atas free hotspot yang disediakan, semoga amal ibadah Anda diterima disisi-Nya.” Namun oknum penyedia hotspot gratis ilegal juga tak kalah komentarnya dalam hati “Terima kasih kembali telah menggunakan layanan yang saya sediakan, kali ini Anda gratis, selanjutnya semua biaya akan dibebankan ke account Anda dari transaksi rekening Anda yang saya sadap. Terima kasih.”

Potensi Risiko Free Hotspot Legal
Bagaimana pula dengan penyedia layanan Free Hotspot yang legal, apakah dengan menyediakan hostpot gratis untuk kepentingan pengunjung dan tidak ada daya upaya melakukan tindakan ilegal sudah cukup aman? Beberapa hal di bawah ini berpotensi terjadi:

1. Serangan Virus
Perangkat yang digunakan oleh pengunjung tidak dapat dijamin telah menggunakan antivirus dengan pattern terbaru, “Gimana mau beli antivirus, wong akses internet kami aja gratis.” Virus yang ada di dalam perangkat pengakses dapat menyebar melalui perangkat hotspot dan selanjutnya ke semua perangkat internal komputer yang digunakan oleh penyedia layanan. Jika penyedia hotspot telah menggunakan antivirus yang mumpuni, rasanya potensi risiko sudah mulai menurun, kecuali virus-virus baru yang tidak dikenal oleh antivirus yang dipasang.

2. Upaya penyusupan ke jaringan komputer internal
Selain pengunjung dalam kategori pemburu hotspot gratisan, apakah mungkin ada pengunjung lain yang tidak tergolong di dalamnya? Satu pihak yang seringkali diabaikan adalah oknum penyusup yang dengan segala cara dan dengan segala tujuan memanfaatkan hotspot gratis untuk hal-hal yang dapat merugikan, misalnya: menyusup ke dalam jaringan komputer internal, menyusup untuk melakukan penyadapan akses kritikal pengunjung misalnya terhadap transaksi perbankan, menyusup untuk memasang berbagai jebakan-jebakan.

3. Potensi pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Mari kita lihat petikan dari UU ITE no. 11 tahun 2008 sebagai berikut:

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagaimana sebuah institusi legal dapat menjadi subyek dari delik hukum di atas? Ketika sebuah institusi mempublikasikan sebuah layanan hotspot, para pengguna publik dengan berbagai tujuan penggunaan akses internet yang disediakan, termasuk misalnya mengakses materi pornografi, menuliskan hal-hal asusila pada jejaring sosial, melakukan pencemaran nama baik dlsb, maka penyedia hotspot adalah salah satu bagian dari pihak yang “membuat dapat diaksesnya”, “menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer.” Masalahnya adalah tinggal bagaimana cara melakukan pembuktian bahwa kegiatan tersebut merupakan tindakan TIDAK DISENGAJA.

Bagaimana pula jika institusi legal telah memasang proteksi agar tidak semua orang publik dapat mengakses layanan hotspot yang sebenarnya ditujukan hanya untuk kalangan internal institusi? Beberapa tahun yang lalu perangkat hotspot yang diproteksi dengan enkripsi tingkat menengah kebawah seperti misalnya WEP, WPA dsb. diumumkan dapat ditembus dalam waktu 15 menit, sehingga enkripsi yang disarankan adalah WPA2. Namun saat ini enkripsi WPA 2 telah dapat ditembus dalam waktu 6 menit! http://www.infosecisland.com/blogview/11018-Cracking-WPA-Protected-WiFi-in-Six-Minutes.html

Nah, sekarang mari kita tanyakan pada diri, apakah institusi Anda telah mempublikasikan hotspot? Apakah institusi Anda siap menghadapi potensi risiko di atas? Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan dibukanya akses internet Wifi di tempat Anda. (abh/112012)

 

Leave a Reply