25 April

Ditulis di Opini | Tidak Ada Komentar

Memperbaiki Sistem Pencoblosan Pemilu

Kita telah melalui proses pemungutan suara untuk Pemilihan Umum negara kita pada 9 April 2014 lalu. Pemilu untuk memilih calon wakil rakyat yang akan menduduki kursi anggota dewan baik di pusat maupun di daerah untuk masa jabatan tahun 2014-2019. Masih teringat saat-saat di mana kita hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atas undangan mulia demi turut andil dalam menentukan masa depan bangsa negara kita.

Bertepatan dengan hari Rabu, saat itu udara amat cerah mempermudah sinar matahari menerpa segala bidang yang menghalanginya menembus bumi. Rambut pun yang bertugas melindungi kepala dari teriknya sang surya, mulai tidak sempurna bekerja, menyengat menemani perjalanan kita menuju tempat pemilihan yang telah dibangun oleh panitia sejak dari beberapa hari sebelumnya.

Beberapa hal di bawah ini saya tulis berdasarkan kondisi faktual yang menurut pemikiran saya dapat berpotensi terjadi juga di TPS lain dan dampaknya dapat merugikan kita bersama sebagai warga negara:

  1. Hanya ada nama foto. Ada beberapa TPS yang dibuat bergandengan dengan TPS lain, hal ini tentunya selain lebih memudahkan dan mengoptimalkan penjagaan, juga sebagai ajang silaturrahim dengan para tetangga yang selama ini terasa terbelenggu oleh pagar pembatas rumah. Pada dinding luar TPS tampak daftah nama caleg yang dapat kita pilih nanti pada saat kita melakukan pencoblosan. Barangkali ini dapat membantu calon pencoblos untuk menetapkan caleg mana yang akan kita coblos. Masalahnya orang-orang yang terpampang semuanya tidak saya kenal, baik dari wajah dan namanya. Kondisi ini sama dengan ketika kita sedang mengisi lembar ujian sekolah namun kita tidak tahu jawabannya, teori menghitung kancingpun akhirnya kita gunakan agar kita tidak dianggap golput.
  2. Tidak ada uraian program. Setidaknya jika kita tidak mengenal namanya, maka sebagai warga negara yang baik tentunya kita dapat mempergunakan logika untuk memilih caleg atau partai dengan uraian program yang sesuai dengan kebutuhan kita yang akan kita pilih. Mungkin maksudnya hal ini seharusnya sudah dapat ditangkap pada saat masa kampanye, dimana setiap partai diberi hak untuk menyampaikan visi-misi dan uraian programnya. Namun justru yang kita lihat pada saat kampanye hanya deretan arak-arakan kendaraan, artis dangdut dengan berbagai gaya, atau foto-foto caleg yang sama-sama tidak kita kenal, bergelantungan disana-sini. Lalu, berdasarkan apakah kita menentukan pilihan?
  3. Hadir tanpa diminta tanda tangan. Saat menyerahkan undangan kehadiran mencoblos, undangan itu hanya disimpan kembali oleh petugas dan ditukar dengan surat suara. Muncul dibenak saya apakah bedanya dengan orang yang tidak hadir namun surat suara yang belum dicoblos kemudian dicoblos oleh orang lain yang bukan haknya?
  4. Terdaftar namun tidak diberikan surat panggilan. Seorang rekan pernah mengatakan bahwa hingga H-1 dia tidak mendapatkan surat panggilan untuk ditukar dengan surat suara, meski namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Beruntung teman satu ini mengalami hambatan untuk hadir karena suatu hal, namun bagaimana dengan orang lain yang benar-benar ingin mencoblos tapi tidak mendapatkan undangan? Bagaimana jika sebenarnya undangan itu telah diberikan kepada orang lain yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan menggantikan orang yang sebenarnya?
  5. Jemari tidak diperiksa. Pada saat memasuki ruang TPS, jemari saya tidak diperiksa apakah sudah mencoblos atau belum. Kebetulan saya berjalan dengan kedua tangan saya masukkan ke dalam saku celana. Artinya bisa jadi orang yang telah mencoblos di TPS terpisah dan kemudian mendapatkan undangan (meski tidak sah), kemudian dapat melakukan pencoblosan di TPS tersebut.
  6. Kertas suara ditandai. Ini tidak terjadi pada pemilihan suara tahun ini, namun pada suatu pemilihan dulu, saya melihat ada tulisan angka seperti nomor urut menggunakan pensil di ujung tiap surat suara. Mungkin hal ini dapat digunakan untuk menandakan bahwa surat suara tersebut adalah sah dan tidak perlu menghitung ulang jika terdapat kekurangan. Namun pikiran saya berkata lain, bisa jadi dulu ketika terjadi desas-desus dimana kelompok masyarakat tertentu harus mencoblos partai tertentu dengan ancaman akan mendapatkan kesulitan dalam karir dan urusan jika tidak dipenuhi, mana dengan penandaan surat suara hal ini dapat menjadi mungkin dilakukan. Saya tidak meneliti lebih jauh apakah pada surat suara tahun ini terdapat penandaan yang disembunyikan atau tidak.
  7. Kertas suara tidak ditandai keasliannya. Saya belum menemukan adanya tanda keaslian surat suara. Sedikit terbersit, jika kertas suara dapat dibuat dengan mudah tidak seperti uang kertas dengan penandaan yang amat sulit untuk ditiru, setelah suara dihitung di TPS, bagaimana jika kertas suara itu tiba-tiba ditambahkan dengan kertas suara lain yang dicoblos dengan benar lalu dikumpulkan ke kecamatan dan seterusnya dengan jumlah penambahan yang fantastis, apakah hal ini tidak mungkin terjadi?

Hal-hal di atas hanya beberapa yang tampak langsung di depan mata. Saya tidak akan mengomentari bagaimana jika ditelusuri lebih dalam, karena tentunya kita sebagai masyarakat biasa tidak memiliki kewenangan untuk itu. Namun demikian, jika kita ingin melihat hati seseorang bukannya dapat dilihat dari tampak fisiknya terlebih dahulu? Semoga hal ini tidak terjadi dengan sistem pemilu yang kita sanjung ini.

Pembaca yang budiman, melihat begitu pentingnya pemilihan umum ini bagi kehidupan berdemokrasi, rasanya sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa sistem yang dilaksanakan juga tidak boleh lepas dari sistem kontrol yang mumpuni. Bagaimana tidak, jika hasil dari pemilihan umum ini tidak sesuai dengan pilihan rakyat yang sesungguhnya, maka bukan tidak mungkin cita-cita bangsa kita untuk menjadi lebih maju dan sejahtera seperti negara lain, tidak akan pernah mungkin tercapai. Mungkin disinilah tonggak awal dimulainya perubahan yang sesungguhnya karena komposisi calon legislatif yang tepat harus dapat diciptakan dari pemilu.

Solusi terpercaya, murah dan dapat diandalkan

Kita sudah terbiasa melihat berbagai acara di televisi mengenai lomba prestasi yang pemenangnya ditentukan oleh voting dari penonton dari seluruh penjuru Indonesia? Saya belum tahu berapa orang jumlah pengirim voting, namun setidaknya kita bisa cermati bahwa teknologi dapat digunakan untuk sistem pemilihan seperti pemilihan umum ini. Jika pengirim voting mencapai sekian juta orang, meski tidak mencapai seratus persen penduduk Indonesia, namun jangan-jangan justru lebih besar jumlahnya daripada yang mencoblos di Pemilu. Pernahkah dilakukan analisa terhadap kondisi ini?

Sebelum kita berantem membicarakan kelemahan penggunaan teknologi untuk digunakan pada sistem pemilihan di Pemilu, jangan-jangan kelemahan sistem manual yang ada justru jauh lebih besar dari jika digantikan oleh teknologi. Beberapa hal berikut ini bisa menjadi gambaran bagaimana sistem pemilu elektronik ini dapat diwujudkan:

  1. Setiap penduduk Indonesia yang memiliki nomor telepon, didaftarkan sebagai nomor yang sah sebagai identitas diri pemilih.
  2. Setiap penduduk Indonesia yang tidak memiliki nomor telepon, dapat dipandu untuk menggunakan akses berbasis web terpusat yang dapat disediakan di masing-masing kelurahan.
  3. Setiap aliran data SMS menuju nomor khusus pemilihan diawasi secara teknis menggunakan perangkat pengawasan yang hanya dapat diakses oleh pengawas yang terdiri dari berbagai unsur wakil partai dan dibuat transparan untuk mereka.
  4. Data yang menggambarkan hubungan identitas pemilih dan yang dipilih diproteksi dengan menggunakan metode agar hanya bisa dibuka oleh institusi pelaksana pemilu (KPU) dan perwakilan dari setiap partai peserta pemilu. Misalnya menggunakan password gabungan dari semua password semua pihak tersebut dan hanya bisa dibuka ketika semua pihak telah memasukkan passwordnya.
  5. Anda ingin menambahkannya? Silahkan saja.

Keuntungannya:

  1. Pelaksanaan pemilu tidak akan memakan biaya besar karena biaya pengadaan material pemilu menjadi nol, biaya pengawasan menjadi nol, hanya digantikan oleh pengadaan sistem berbasis teknologi yang tentunya amat jauh lebhi kecil dari biaya pemilu saat ini.
  2. Terpercaya karena aliran data lebih transparan, dan pihak yang bisa melihat adalah benar-benar yang diberikan kewenangan untuk mengaksesnya.
  3. Lebih mudah dikendalikan karena datanya mengalir ke satu tempat.
  4. Tidak akan ada lagi hambatan karena kerusakan material akibat pengiriman.

Ini baru masukan dari satu orang, bagaimana jika pembangunan sistem pemilihan ini dikerjakan sungguh-sungguh oleh putra-putri terbaik Indonesia? Bukan tidak mungkin bahkan negara lain akan mencontoh metode ini dengan segala kelebihannya. Kecuali jika pesta politik yang seharusnya memfasilitasi rakyat untuk memilih wakil kepercayaan, ternyata bahkan justru dibuat agar bisa dipolitisir untuk dapat menguntungkan suatu pihak tanpa diketahui oleh rakyat, semoga tidak demikian adanya.

Demikian, semoga bermanfaat. (abharto/042014)

Tinggalkan Pesan

Anda harus logged in untuk mengirim pesan.

Agus Budi Harto - Copyright © 2012 | All rights reserved.